Sabtu, 01 Oktober 2016

T1 Business Letters

Business Letters
A business letter is usually a letter from one company to another, or between such organizations and their customers, clients and other external parties.

Style Of Business Letter

1. Full block style
Writing on full block style: business letter usually located on flattened left as letter head, date, inside address, subject, salutation, body of letter, complementary a close, signature or as a whole of format letter being in a position flattened left.

2. Block Style
When writing a business letter, a letter must pay attention to the format or style of letters and a typeface ( font ) used. Applying this format all parts of a letter written flattened left with spaces between lines single / of a sentence and spaced duple inter-intercity alinea or paragraphs.

3. Semi-block style
A format this text parallel in left and all paragraphs in the letter is indented. Format shape on this letter on letter head, date, complementary a close, and signature being in a position flattened right. In the layout uneven right, but can dibilangg flattened middle. Other parts on a letter as inside address, subject, salutation, body of letter, and enclosure if terdapatnya attachment letter,Being flattened on the left.

4. Indented Style
On the first line at the beginning of each paragraph starts with a few spaces from the left side, the distance is usually 1 cm spacing. the writing inside the address and signature section is done identasi. The magnitude of the identasi on each line is directly proportional to the order line. For example the first line does not do identasi, on the second row done identasi 0, 5 cm, in the third line is also done identasi 1 cm, etc. On the first line of every paragraph begins a few spaces from the left side. Usually 1 cm spacing distance from the left border.
5. Simplifed Style Format
Simple shapes (Simplified Style) is a form letter that is almost similar to the shape Straight Full but only without any greeting and closing greeting. Usually this letter goes to the people who were working at the company. Sometimes the simple form of letter writing is very simple without regard neatness and regularity.

6. Hanging Style Format
The Format paragraph hang, or leaning more to the left. the form of this letter on letter head, date, complementary close and signature are in the position of the Middle letters. The other part on letters such as the inside address, salutation, body, subject of letter are in the position of left-align. at the beginning of the paragraph, paragraphs hanging is not spaced.

The Advantages Of Each Style
-Full Block Style : Enabling readers when they read from the block style
-Block Style : Using the simplified style is the most useful at times when you don’t have a recipient’s contact name
-Semi Block Style : This very useful style places the first words of each paragraph prominently on the page
-Indeted Style : Mention the identity of the letter very complete
-Simplified Style : Letter that is almost similar to the shape Straight Full
-Hanging Style Format : It is useful for letters that deal with a variety of different topics. However, for normal business communications

Parts of Business Letter
=>The Greeting
=>The Inside Address
=>Date
=> The Heading
=>The Subject Line (optional)
=>The Body Paragraphs
=>The Complimentary Close
=>Signature and Writer’s identification
=> Initials, Enclosures, Copies

Kinds of Business Letter

Order Letters
Order letters are sent by consumers or businesses to a manufacturer, retailer or wholesaler to order goods or services. These letters must contain specific information such as model number, name of the product, the quantity desired and expected price. Payment is sometimes included with the letter.

Complaint Letters
The words and tone you choose to use in a letter complaining to a business may be the deciding factor on whether your complaint is satisfied. Be direct but tactful and always use a professional tone if you want the company to listen to you.

Application Letters
Application letters are an important part of the job package you send to the employer. this letter will necessarily outline your relevant work history, qualifications and specific details about your job duties whereas the cover letter will generally contain more personal information and will include your reasons for applying for the position.

Inquiry Letters
Inquiry letters ask a question or elicit information from the recipient. When composing this type of letter, keep it clear and succinct and list exactly what information you need. Be sure to include your contact information so that it is easy for the reader to respond.

Curriculum Vitae
Is a written overview of a person's experience and other qualifications for a job opportunity. a CV is typically the first item that a potential employer encounters regarding the job seeker and is typically used to screen applicants, often followed by an interview.

Payment Letter
A letter of payment is a letter that accompanies a payment for a product or service previously acquired. For example, if your business bought 30 new bags, and the payment was due on October 30th, you would send a check or other form of payment, along with a formal letter of payment.

SOURCE :
https://www.nmu.edu/writingcenter/parts-business-letter
http://work.chron.com/10-types-business-letters-9438.html
https://hadi27.wordpress.com/style-of-business-letter/
http://www.studyenglishtoday.net/business-letter-parts.html
http://viana-chuby.blogspot.co.id/2011/12/payment-letter-surat-pembayaran.html
http://www.careercentre.dtwd.wa.gov.au/FindingAJob/ApplyingForWork/Pages/HowToWriteAnApplicationLetter.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vitae
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_letter

Sabtu, 18 Juni 2016

Tugas4_SS_AHDE

Leasing atau Sewa guna usaha atau sering disingkat SGU adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (finance lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewa guna usahakan kembali. Sepanjang perjanjian SGU, hak milik atas barang modal berada pada perusahaan pembiayaan.

Kegiatan leasing dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu :

1. Finance Lease, yaitu suatu kegiatan sewa guna yang dilakukan antara pihak lessor (pemilik barang modal) dengan pihak penyewa (lesse), dimana pihak lesse nantinya memiliki hak untuk dapat membeli barang yang disewa gunakan tersebut sesuai dengan sisa yang telah disepakati pada akhir masa kontrak. Dengan kata lain status kepemilikan barang yang dileasingkan nantinya bisa berubah pada akhir masa perjanjian kontrak. Dalam sistem ini terdapat dua jenis akad, yaitu akad sewa dan juga akad beli.
2. Operating Lease, yaitu suatu kegiatan sewa guna yang dilakukan antara pihak lessor dengan pihak lesse, dimana pihak lesse pada akhir kontrak nantinya tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang-barang yang disewagunakan tersebut. Dengan kata lain, pihak lesse hanya mendapatkan manfaat dari barang-barang yang disewanya saja, sedangkan status kepemilikan barang tetap menjadi hak milik pihak lessor.

Dalam transaksi leasing melibatkan 4 pihak yang berkepentingan antara lain :
1. Lessor, Yaitu perusahaan leasing yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
2. Lesse, Yaitu perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
3. Pemasok, Yaitu perusahaan yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lesee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
4. Bank atau Kreditor, Pihak Bank atau Kreditor tidak terlihat secara langsung dalam perjanjian kontrak leasing tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor.

Berikut ini adalah contoh perusahaan leasing:

PT. Mandala Multifinance Tbk

Perusahaan mulai berdiri sejak tahun 1983 dengan nama PT. Vidya Cipta Leasing Corporation yang bergerak dibidang jasa keuangan. Setelah mengalami beberapa perubahan nama, akhirnya pada tanggal 31 Januari 1997 nama Mandala Multifinance disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK017/1997.

Tujuan dari perusahaan adalah mendirikan dan menjalankan usaha-usaha di bidang lembaga pembiayaan yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang keuangan, yaitu sewa guna usaha, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.

Perseroan bergerak cukup lama di bidang pembiayaan konsumen, sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, perusahaan memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor dengan merek Jepang. Fokus usaha ini diputuskan setelah melihat perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan roda dua ini. Kebutuhan tersebut terus meningkat seiring dengan berkembangnya waktu. Sejak didirikan pertama kali, Mandala Multifinance membawa misi utama memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumennya. Melalui pelayanan optimal yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang terarah dan terpadu, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, Mandala Multifinance dengan optimis bergerak maju mencapai tujuan sebagai Multifinance andalan Anda.

Adapun manfaat dan peran leasing bagi masyarakat adalah :

1. Menghemat modal
Untuk memulai lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar untuk menyiapkan barang-barang modal.

2. Diversifilkasi sumber-sumber pembiayaan
Adanya sumber pembiayaan lain bank akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang membahayakan usahanya.

3. Persyaratan yang fleksibel
Dipandang dari sisi perjanjiannya, leasing lebih luwes karena dapat dengan lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan keuangan lessee.

4. Biaya lebih murah
5. Menguntungkan arus kas
6. Proteksi inflasi
7. Sumber pelunasan kewajiban
8. Kapitalisasi biaya
9. Risiko keuangan
10. Pembiayaan proyek skala besar

Adapun manfaat dan peran leasing bagi perusahaan adalah :

1.Tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan (bank) merupakan keuntungan lessor.
2.Lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual barang lease dan biasanya hal tersebut lebih mudah dan lebih cepat dilakukan dibanding dengan penjualan leasing.
3.Lessor mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan kreditor jika usaha lessee mengalami kemacetan. Seandainya lesse tidak mampu memenuhi kewajiban dalam kontrak leasingnya, lessor berhak untuk menarik kembali miliknya, karena secara hukum lessor masih dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut.

Analisis :
Dengan adanya perusahaan leasing ini telah membantu setiap individu untuk mempermudah dalam soal keuangan. Adanya sumber pembiayaan yang disediaka noleh pihak lessor yang akan memberikan keleluasaan dan alternatif untuk membiayai usaha setiap individu yang akan memulai bisnisnya dalam bidang apapun tanpa khawatir adanya kebijaksanaan pengetatan ekspansi kredit perbankan yang membahayakan usahanya. Perlu kita ketahui juga dari pihak masyarakat (nasabah) atau perusahaan leasing sendiri telah mendapatkan keuntungan yang begitu memuaskan dan disertai hak secara hukum.

Sember :
https://id.wikipedia.org/wiki/Sewa_guna_usaha
http://henienawati.blogspot.co.id/2011/01/leasing.html
http://manfaat.co.id/manfaat-leasing
http://www.mandalafinance.com
https://ridwanislami.wordpress.com/2012/01/16/opini-leasing/
https://esenha.wordpress.com/2012/04/05/leasing-sebagai-salah-satu-lembaga-pembiayaan/

Minggu, 08 Mei 2016

Tulisan3_SS_AHDE_MEA

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :

1. Penguatan Daya Saing Ekonomi
Pada 27 Mei 2011, Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur.

2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)
ACI (Aku Cinta Indonesia) merupakan salah satu gerakan ‘Nation Branding’ bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementrian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).

3. Penguatan Sektor UMKM
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah ‘Pameran Koperasi dan UKM Festival’ pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah.
Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.
Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku KUKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku KUKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementrian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja KUKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi.
Pihak Kementerian Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UMKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.

4. Perbaikan Infrastruktur
Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan :
1. Perbaikan Akses Jalan dan Transportasi
2. Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIK
3. Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi Listrik.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:36).

6. Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan
Dalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian.
Sementara itu, sebagian pendapat menyatakan bahwa Indonesia Belum Siap akan MEA 2015. Salah satunya, Direktur Eksekutif Core Indonesia (Hendri Saparini) menilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang “Apa Itu MEA” belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk memenangi MEA. Sosialisasi “Apa itu MEA" yang telah dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hendri menjelaskan besarnya komitmen pemerintah terhadap kesepakatan MEA ternyata bertolak belakang dengan kesiapan dunia usaha. Menurutnya dari hasil in-depth interview Core dengan para pengusaha ternyata para pelaku usaha bahkan banyak yang belum mengerti adanya kesepakatan MEA. Dia mengatakan salah satu strategi yang dipersiapkan pemerintah menjelang MEA adalah Indonesia harus menyusun strategi industri, perdagangan dan investasi secara terintegrasi karena dengan adanya implementasi MEA beban defisit neraca perdagangan akan semakin besar maka dari itu membuat strategi industri harus menjadi prioritas pemerintah.

Strategi dan persiapan yang selama ini telah dilakukan oleh para stake holder yang ada di Indonesia dalam rangka menghadapi sistem liberalisasi yang diterapkan oleh ASEAN, terutama dalam kerangka integrasi ekonomi memang dirasakan masih kurang optimal. Namun hal tersebut memang dilandaskan isu-isu dalam negeri yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Diperlukan kedisiplinan dari pihak pemerintah, terutama yang berkaitan dengan wacana persiapan menghadapi realisasi AEC ditahun 2015, yaitu dengan peningkatan pengawasan terhadap perkembangan implementasi sistem yang terdapat dalam Blue Print AEC.


Analisis :
Saat ini Indonesia Belum Siap akan MEA 2015. Banyak yang menilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang “Apa Itu MEA” belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk memenangi MEA. Sosialisasi “Apa itu MEA" yang telah dilakukan pemerintah pun ternyata masih belum 100% karena sosialisasi baru dilaksanakan di 205 kabupaten dari jumlah 410 kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu masih diperlukan sosialisasi untuk menangani MEA. Meskipun sudah banyak rencana yang akan dilakukan tetapi itu belum cukup untuk menghadapi MEA, semua tidak mudah jika tidak ada kerja sama yang baik. Dalam hal ini pun kita sangat perlu adanya kerja sama antar sesama baik pihak dalam negeri maupun luar negeri.

Sumber :
http://www.antaranews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015.Investor Daily.
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.2009, “Menuju ASEAN Economic Community 2015”, Jakarta.
KPPN/Bappenas.2012.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku I.
KPPN/Bappenas.2013.”Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013”.Buku II.
Sholeh. 2013. “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) 2015”. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522.
http://id.stie-stmy.ac.id/halkomentar-165-persiapan-indonesia-dalam-menghadapi-mea-masyarakat-ekonomi-22515.html

Tugas3_SS_AHDE_MayDay

Hari Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.
Buruh di seantero dunia, termasuk Indonesia, akan turun ke jalan Rabu esok, 1 Mei 2013, untuk memperingati Hari Buruh yang dikenal luas dengan sebutan May Day. Ribuan buruh Jabodetabek pun akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Jakarta, terutama pusat-pusat pemerintahan seperti Istana Negara, gedung DPR RI, dan Bundaran HI yang menjadi ikon di pusat kota Jakarta.

Para buruh itu sudah mempersiapkan ratusan bendera dan poster berisi tuntutan mereka kepada pemerintah. Tahun ini para buruh menyusun 9 tuntutan kepada pemerintah RI, yaitu :
1. Penghapusan sistem outsourcing (tenaga alih daya)
2. Revisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 80 poin
3. Penolakan penangguhan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR)
4. Penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
5. Penghentian pemberangusan serikat pekerja
6. Penolakan potongan gaji untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
7. Pengadaan rumah layak huni untuk buruh
8. Pengadaan beasiswa untuk buruh
9. Penetapan 1 Mei menjadi hari libur nasional

Itulah kesembilan tuntutan buruh Indonesia yang akan digaungkan saat May Day esok. May Day sendiri adalah sejarah panjang perjuangan kelas pekerja dunia yang dimulai pada awal abad 19, seiring dengan perkembangan kapitalisme industri di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Kerja 20 Jam Sehari

Akar sejarah May Day mungkin dimulai pada tahun 1806, ketika terjadi pemogokan pekerja di AS yang pertama kalinya. Ketika itu pekerja Cordwainers, perusahaan pembuat sepatu, melakukan mogok kerja. Namun para pengorganisir aksi mogok kerja itu dibawa ke pengadilan untuk diproses hukum.

Dalam pengadilan itu, terungkap fakta pekerja di era itu benar-benar diperas keringatnya. Mereka harus bekerja 19-20 jam per harinya. Padahal sehari hanya 24 jam. Artinya para pekerja itu hanya bisa beristirahat 4 jam dalam sehari, dan mereka tidak punya kehidupan lain di luar bekerja untuk perusahaan yang membayar mereka.

Maka kelas pekerja Amerika Serikat pada masa itu kemudian memiliki agenda perjuangan bersama, yaitu menuntut pengurangan jam kerja. Peter McGuire, seorang pekerja asal New Jersey, punya peran penting dalam mengorganisir perjuangan ini. Pada tahun 1872, ia dan 100 ribu pekerja lainnya melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire menghimpun kekuatan para pekerja dan pengangguran, serta melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur bagi pekerja.

Tahun 1881, McGuire pindah ke Missouri dan mulai mengorganisir para tukang kayu. Hasilnya, di Chicago berdiri persatuan tukang kayu dengan McGuire sebagai sekretaris umumnya. Inilah cikal bakal serikat pekerja. Ide membentuk serikat pekerja ini kemudian menyebar dengan cepat ke seantero AS. Serikat-serikat pekerja lain didirikan di berbagai kota.

Tanggal 5 September 1882, digelarlah parade Hari Buruh pertama di kota New York dengan 20 ribu peserta. Mereka membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka: 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Itulah 24 jam kehidupan ideal dalam sehari yang diinginkan kelas pekerja Amerika Serikat.

Tuntutan pengurangan jam kerja itu pada akhirnya menjadi perjuangan kelas pekerja dunia. Kongres internasional pertama mereka dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1886, dan dihadiri organisasi pekerja dari berbagai negara. Kongres buruh internasional ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia.

Tanggal 1 Mei ditetapkan menjadi hari perjuangan kelas pekerja sedunia. Satu Mei dipilih karena mereka terinspirasi kesuksesan aksi buruh di Kanada pada tahun 1872. Ketika itu buruh Kanada menuntut 8 jam kerja seperti buruh di AS, dan mereka berhasil. Delapan jam kerja di Kanada resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1886.

Tragedi Haymarket

Kontras dengan kesuksesan rekan mereka di Kanada, buruh Amerika Serikat justru harus mengalami kenyataan pahit ditembaki oleh polisi mereka. Tanggal 1 Mei 1886, bersamaan dengan mulai berlakunya 8 jam kerja di Kanada, sekitar 400 ribu buruh di AS menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja. Aksi ini berlangsung selama empat hari sampat tanggal 4 Mei 1886.

Tak disangka, pada hari terakhir itu, 4 Mei 1886, polisi AS menembaki para demonstran buruh itu hingga ratusan orang tewas. Pemimpin buruh itu juga ditangkap dan dihukum mati. Peristiwa ini dikenal dengan tragedi Haymarket karena terjadi di bundaran Lapangan Haymarket.
Sebagai penghormatan terhadap para martir atau buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi itu, Kongres Sosialis Dunia yang digelar di Paris pada Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia (May Day). Hal ini memperkuat keputusan Kongres Buruh Internasional yang berlangsung di Jenewa tahun 1886

Analisis :
Setiap manusia yang lahir memiliki hak yang harus dijunjung tinggi, sama halnya dengan seorang buruh. Buruh mempunyai hak tertentu untuk kelangsungan hidupnya dalam bekerja. Adapun undang-undang yang mengatur hak seorang buruh, yaitu :
1. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 dan UU 12/2003, setiap pekerja berhak untuk mengembangkan potensi kerja,
memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuannya
2. Dalam Peraturan Menteri nomor 4/1993, Peraturan Menteri No 1/1998, Keputusan Presiden nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah
nomor 14/1993, Undang-Undang nomor 1/1970, UU 3/1992, serta UU 13/2003, disebutkan bahwa pekerja memiliki hak dasar atas jaminan sosial dan kesehatan serta keselamatan kerja.
3. Di dalam Peraturan Menteri nomor 1/1999, PP 8/1981, serta UU 13/2003, disebutkan bahwa para pekerja mendapatkan hak untuk memperoleh upah yang layak.
4. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 juga menyebutkan bahwa pekerja memiliki hak dasar untuk libur, cuti, istirahat, serta mendapatkan pembatasan waktu kerja.
Dengan adanya undang-undang yang telah disebutkan diatas. Kita harus memberikan hak tersebut kepada para buruh. Tidak ada salahnya perusahaan mensejahterakan para pekerjanya. Karena secara tidak langsung perkenomoian di Indonesia tentunya akan meningkat.

Sumber :
http://dunia.news.viva.co.id/news/read/409121-sejarah-may-day-merunut-perjuangan-awal-buruh
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Buruh
http://dvdpelatihansdm.com/delapan-hak-dasar-pekerja-yang-wajib-anda-ketahui-sebagai-pekerja-kantoran/

Jumat, 29 April 2016

Tulisan2_SS_AHDE

HUKUM ADAT LAMPUNG

Setiap suku bangsa di dunia mempunyai adat istiadat, meski tingkat kebudayaannya masih rendah. Suku Lampung memiliki adat istiadat dan peraturan serta ketetapan hasil musyawarah. Hukum Adat Lampung dikenal dengan nama Cepalo. Hukum Adat Cepalo semula disebut Cepalo Dua Belas. Hukum Adat Cepalo ini berisi larangan-larangan dengan sangsi-sangsi bagi setiap pelanggaran, serta hukuman mati.
Cepalo Dua Belas ini diwujudkan dalam bentuk Kain Tabir (Lassai) sapu tangan dan taplak dengan cara menyambungkan satu dengan lain, terdiri bermacam-macam warna :
Isi Cepalo Dua Belas sebagai berikut :
1. Dilarang melihat isteri dan anak gadis orang lain dengan pandangan mencurigakan.
2. Dilarang berbicara yang kotor, menghasut, memfitnah orang lain.
3. Dilarang duduk lebih tinggi tempatnya dari pada orang yang lebih tua
4. Dilarang terbuka kemaluannya ditempat orang ramai.
5. Dilarang tidur tengkurap di gardu kampung pada waktu siang hari.
6. Dilarang memulkul perut sendiri di dekat wanita yang sedang hamil.
7. Dilarang naik ruma orang lain dari pintu belakang.
8. Dilarang seorang tamu masuk ruang tanmu atau tengah rumah tanpa izin tuan rumah.
9. Dilarang orang laki-laki ditepian kakus tempat wanita atu sebaliknya.
10. Dilarang mengambil buah-buahan milik orang lain tanpa meminta lebih dahulu.
11. Dilarang melarikan isteri orang lain.
12. Dilarang berbuat mesum.

DASAR-DASAR HUKUM ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat lampung.

1. Apabila seseorang mengaku/menggunakan/memakai gelar adat (adok), pangkat adat, atau status keturunan penyimbang untuk kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan tertentu, tanpa izin Penyimbang Bandar/Marga/Bumi atau pemilik asli status tersebut, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan hukuman denda 225 rial (konversi=1600/135000) dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

2. Apabila seseorang menggunakan/memakai lambang, pakaian adat, pusaka adat atau tanda kebesaran adat kebandaran, paksi, saibatin pekon atau suku tanpa izin dari para penyimbang adat itu, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 200 rial dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

3. Apabila seseorang melakukan kesalahan, berbuat menyimpang, membantah atau bertindak menentang perintah Penyimbang Bandar/Marga/Bumi, Saibatin pekon atau suku, sehingga menimbulkan jatuhnya nama baik penyimbangnya atau menimbulkan keresahan warga masyarakat adat kebandaran, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 150 rial dan bersumpah dalam sidang perwatin adat untuk tidak mengulangi perbuatannya.

4. Apabila seseorang melakukan perbuatan tidak sopan, berbuat tidak sepantasnya atau bertutur kata yang menimbulkan perasaan terhina penyimbangnya di tengah sidang perwatin adat, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 100 rial dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di hadapan sidang perwatin adat.

5. Apabila dalam satu marga diketahui dengan pasti ada wanita hamil tanpa suami, maka Penyimbang Bandar/Marga/Bumi dan atau bersama penyimbang-penyimbang lainnya yang mempunyai hubungan struktural dalam marganya bertanggung jawab dalam penyelesaian perkaranya. Pihak wanita hamil bersama keluarganya dikenakan hukuman denda 30 rial, potong kerbau seharga 10 rial. Apabila dalam sidang adat tidak tercapai kesepakatan atau pihak keluarga wanita hamil itu menolak, maka Penyimbang Bandar/Marga/Bumi mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman lain berupa pengasingan atau dikeluarkan haknya dari status keadatan. Apabila pria yang menghamili wanita itu tertangkap, maka pria itu harus bertanggung jawab untuk menikahi wanita hamil tersebut, dan apabila pihak pria itu bersama keluarganya menolak, maka pria itu harus dibunuh atas keputusan Penyimbang Bandar/Marga/Bumi. Penyimbang Bumi berkewajiban menanggung denda potong kerbau seharga 10 rial itu.

6. Apabila seseorang atau bersama temannya terbukti membunuh orang lain, diketahui dan tertangkap, maka ia atau mereka harus mengganti nyawa yang terbunuh atau hukuman mati. Hukuman mati itu dapat ditukar dengan hukuman denda apabila terjadi kesepakatan sidang perwatin adat, yaitu hukuman denda nyawa sebesar 100 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 10 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Dalam hukuman denda, Penyimbang Marga berkewajiban menanggung beban denda itu kekurang-kurangnya separuh dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum itu.

7. Apabila yang dibunuh itu orang yang memiliki status Penyimbang Marga (Bandar), maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman mati penggal kepala, direndam dalam air sampai mati, atau dicambuk sampai mati. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman mati oleh karena pertimbangan kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Marga juga, maka hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 450 rial, denda pelanggaran adat 50 rial, memotong kerbau seharga 30 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan dan penyimbang yang berkuasa langsung terhadap keluarga pelaku pembunuhan itu.

8. Apabila yang dibunuh itu orang berstatus Penyimbang Paksi/Pekon, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman penggal tangan, direndam dalam air selama 3 hari 3 malam, atau di arak sepanjang kampung ditambah denda potong kerbau seharga 30 rial. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman fisik oleh karena pertimbangan keringanan, kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Paksi juga, maka hukuman itu dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 350 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 20 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan itu.

9. Apabila yang dibunuh itu orang berstatus Penyimbang Suku, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman direndam dalam air selama 1 hari 1 malam kemudian dipenggal jari tangannya, ditambah denda potong kerbau seharga 20 rial. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman oleh karena pertimbangan kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Suku juga, maka hukuman dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 250 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 10 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan itu.

10. Apabila seseorang berbuat onar/kerusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah bagi pihak lain, baik sengaja maupun tidak, maka pelakunya dihukum dengan denda minimal potong kerbau seharga 20 rial, dengan ketentuan sebagian daging kerbau untuk dimakan bersama dalam acara sidang perwatin adat, dan sebagian lagi dibagikan kepada masyarakat sekitar yang menyaksikan. Kecuali itu pihak yang membuat kerusuhan berkewajiban menanggung ongkos sidang adat dalam pengucapan sumpah atau perjanjian perdamaian.

11. Apabila seseorang berbuat onar/kerusuhan atau perkelahian yang tidak mengakibatkan pertumpahan darah, maka pelakunya dihukum dengan hukuman denda minimal potong kerbau seharga 10 rial, dan seluruh daging kerbau dimakan bersama dalam acara sidang perwatin adat, termasuk pihak-pihak keluarga dekan yang menyaksikan dan terlibat dalam penyelesaian perkara. Ongkos sidang adat dalam pengucapan perjanjian perdamaian dan angkat sumpah persaudaraan ditanggung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.

12. Apabila seseorang bergunjing tentang keburukan/aib orang lain dan menilai negatif dan sepihak, baik karena kebencian atau karena kebiasaan bermulut kotor, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 3-5 rial.

13. Apabila seseorang berbaring (tidur-tiduran) di Balai Adat dan pada waktu yang sama ada perempuan berlalu, kemudian orang itu tidak bangun dan memperhatikan perempuan itu, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 1-3 rial.

14. Apabila seseorang membelah bambu atau kayu di tengah jalan dan jalan itu menjadi kotor serta mengakibatkan orang yang melalui jalan itu tersandung kakinya, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda 3 rial.

15. Apabila seseorang memandang/mengamati/mengintip gadis atau perempuan sedang mandi (cempala ngiling), maka ia dikenakan hukuman denda sebesar 3-10 rial.

16. Barang siapa yang masuk dan keluar rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah, lalu tiba-tiba diketahui ada barang/isi rumah itu hilang, maka orang itu dipersalahkan dengan hukuman mengganti barang yang hilang tersebut.

17. Apabila ada orang-orang yang sedang berbicara kotor, tabu, tidak senonoh atau berbuat tidak pantas, lalu ada orang ketiga yang ikutcampur, menyela atau bergabung dalam pembicaraan atau perbuatan itu, maka orang ketiga itu dihukum dengan denda sebesar 3-10 rial.

18. Apabila ada orang sedang susah hati karena kecurian barang miliknya, lalu barang itu ditemukan atau terbukti di tangan orang lain, meskipun bukan pencurinya, maka sipembawa bukti itu dikenakan hukuman denda yang besarnya ditentukan dengan kesepakatan Perwatin Adat.

19. Jika seseorang laki-laki dengan sengaja turun atau melewati pangkalan mandi perempuan, sedangkan di pangkalan itu masih ada perempuan mandi, maka laki-laki itu dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 3-30 rial, tergantung besarnya kesalahan yang dilakukan.

20. Apabila seorang perempuan keluar atau berada di beranda belakang rumah, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki menyapa atau bertanya kepadanya (perempuan itu), maka laki-laki itu dikenakan hukuman sebesar 3-10 rial, baik dijawab atau tidak oleh perempuan itu.


Analisis :
Di berbagai wilayah Indonesia ini banyak sekali macam suku/adat yang telah diterapkan dalam masyarakatnya. Disetiap wilayah Indonesia juga ada hukum adat yang telah dibuat oleh penguasa wilayah tersebut. Dalam penulisan ini saya mengambil contoh hukum adat Lampung. Di Lampung begitu banyak macam hukum adat yang harus dipatuhi oleh penduduknya, tujuannya untuk kenyamanan dan keamanan wilayah tersebut. Dengan adanya hukum adat ini menjadi peran penting untuk pembentukkan karakter bagi masyarakat Lampung. Selain memberi peran positif juga memberikan kenyamanan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat.

Sumber :
http://staff.unila.ac.id/abdulsyani/2013/04/17/dasar-dasar-hukum-adat-masyarakat-lampung-saibatin/ (Jumat/21.25)
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat (Jumat/21.25)
https://supriliwa.wordpress.com/adat-istiadat-lampung/ (Jumat/21.25)
http://www.nyokabar.com/berita-671-cepalo--hukum-adat-lampung.html (Jumat/21.25)
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lampung (Jumat/21.25)

Tugas2_SS_AHDE

Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)

CITES singkatan dari Convention on International Endengered Species of Wild Fauna and Flora, yang merupakan perjanjian negara-negara dalam mengatur perdagangan flora fauna yang terancam punah di dunia. Pemerintah setempat diharapakan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang berhubungan dengan CITES yang disesuaikan dengan hukum dinegara masing-masing. Indonesia ikut dalam perjanjian tersebut sehingga harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh CITES. Indonesia meratifikasi CITES dalam bentuk Keppres 43/1978.
Negara anggota berkewajiban memberikan laporan mengenai perdagangan (yang diatur dalam CITES) kepada sekretariat CITES. Bagi negara yang tidak berhasil menegakkan aturan CITES akan menghadapi masalah dengan biota yang diperdagangkan dan jika terjadi terus menerus , maka akan dilakukan pelarangan terhadap perdagangan biota tersebut.
Biota yang dilindungi oleh CITES dimasukkan di dalam daftar appendiks. Apendiks adalah daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangannya dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah.

Apendiks 1 : Daftar jenis-jenis yang terancam punah sehingga perdagangan komersil dilarang.
Apendiks 2 : Daftar jenis-jenis yang hampir terancam punah atau kemungkinan punah jika perdagangannya tidak diatur.
Apendiks 3 : Berlaku bagi jenis-jenis yang tidak terancam punah tapi dilindungi oleh paling tidak 1 negara.

Jenis-jenis tersebut perdagangannya harus ada surat dari negara bersangkutan (dalam hal ini dikeluarkan oleh Management Autorithy (MA))

Apendiks CITES tidak berlaku untuk :
1. Sirkus
2. Perdagangan non komersil
3. Barang-barang pribadi
4. Spesimen yang transit dinegara lain
5. Spesimen yang diperdagangkan sebelum CITES berlaku
6. Hasil penangkaran atau budidaya
7. Pembesaran dari alam

Tumbuhan dan Satwa dilindungi undang-undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya à terdapat dalam pasal 20(2) adalah tumbuhan atau satwa yang dalam bahaya kepunahan, dan yang populasinya sedikit.

Artinya tumbuhan dan satwa tersebut tidak boleh dimiliki, dipelihara, dan diperdagangkan, baik :
• Dalam kondisi hidup atau mati
• Dalam kondisi utuh atau bagian tubuhnya, misalnya telur atau sarang
• Dalam kondisi sudah menjadi barang lain, misalnya perhiasan.

SANKSI/HUKUMAN
Peracunan laut : Nelayan 6 tahun penjara, dan denda Rp 1,2 Milyar, Nahkoda kapal 10 tahun penjara dan denda Rp, 1,2 Milyar, Pengepul 10 tahun dan denda Rp. 2 Milyar ( UU Perikanan no 31 tahun 2004 pasal 84)Pengunaan bahan kimia , bahan peledak, Untuk penangkapan ikan : 6 tahun penjara dan denda Rp. 1 .200 .000. 000,-. Pengumpulan hewan yang dilindungi Rp 50. 000. 000,- dan 5 tahun kurungan. Hewan laut yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999

MAMALIA :
• Paus Biru
• Paus Besirip
• Paus Bongkok

REPTIL :
• Penyu Belimbing
• Penyu Tempayan
• Penyu Hijau
• Penyu Sisik
• Penyu Pipih
• Penyu Ridel

IKAN
• Ikan RajaLaut

CNIDARIA
• Akar bahar/koral hitam (semua jenis dari marga ini)

MOLLUSCA
• Kima tapak kuda
• Kima cina
• Kima kunia, Lubang
• Kima selatan
• Kima raksasa
• Kima kecil
• Kima sisik, kima seruling
• Triton terompet

Undang –Undang yang Mengatur dalam Yayasan Terumbu Karang Indonesia :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

Menimbang :
a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.17/MEN/2008 TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Menimbang :
1. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu untuk mengatur Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Analisis :
Dengan adanya yayasan Terumbu Karang ini kita semakin mengetahui terumbu karang dan hewan laut yang mulai punah karena ada pihak yang merusak laut kita. Semua lebih di perketat lagi terutama kepada para nelayan untuk tetap bisa menjaga kelestarian laut kita. Sudah seharusnya kita mulai menjaga keindahan laut sejak dini, agar anak cucu kita tetap bisa menikmati keindahan laut yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber :
http://www.gajimu.com/main/tips-karir/kiat-pekerja/pentingnya-mendirikan-badan-usaha (Jumat/10.30)
http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3Ahewan-laut-yang-dilindungi&catid=54%3Apengelolaan&Itemid=52&lang=id(Jumat/10.30)
http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=10&lang=id (Jumat/10.30)
http://www.terangi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90..(Jumat/10.30)

Senin, 25 April 2016

Tugas1_SS_AHDE

22 Motif Songket Sudah Dipatenkan

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, sudah mengajukan usulan paten terhadap motif kain songket dan sudah disetujui sekitar 22 motif songket. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Palembang Wantjik Badaruddin, kepada Tempo mengatakan, pihaknya sudah mendaftarkan beberapa motif kain songket ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektuak, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Dari 71 motif yang diusulkan baru 22 yang disetujui, dan kita sekarang mengusulkan lagi 49 motif yang sedang diproses,"katanya.

Selain songket, pemerintah kota juga mengusulkan makanan khas Palembang seperti Pempek, Tekwan, Srikayo dan Model dan lain-lain untuk segara dipatenkan.Menurut Wantjik pengajuan itu sudah dilakukan sejak tahun 2004 dan disetujui tahun 2009 ini. Setidaknya ada 22 motif yang disetujui. Dikatakan dalam surat dari Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit terpadu, dan Rahasia Dagang Depkumham bahwa ke 22 motif songket itu tidak termasuk ciptaan yang dillindungi sebagaimana maksud pada Pasal 12 UU No 19 tahun 2002 karena merupakan hasil kebudayaan rakyat (ekpresi folklor) yang menjadi milik bersama. Sementara belum ditetapkkannya peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pasal 10 (4) UUHC mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara, karya-karya tersebut akan diinventarisasi sebagai ekpresi folklor atau hasil kebudayaanrakyat yang berasal dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.

Menurut Wantjik ,Pematenan beberapa motif ini perlu dilakukan untuk menghindari klaim-klaim yang dilakukan oleh pihak lain. Dia juga mengatakan tidak begitu rumit mendaftarkan barang-barang ini namun yang lama prosesnya karena masih harus dibuktikan dan diteliti apakah benar motif-motif itu milik seseorang dan sebagainya.
Walikota Palembang, Eddy Santana Putra, mengatakan upaya pematenan barang-barang khas Palembang itu tidak lain untuk melestarikan budaya daerah ini. Dan upaya yang gencar untuk mematenkan barang-barang khas Palembang ini dilakukan pemerintah kota Palembang sejak beberapa waktu lalu. “Kita tidak ingin kejadian klaim terjadi berulang kali," katanya. Untuk sementara, kata Eddy memang baru motif songket yang dipatenkan pemerintah kota. Dan segera menyusul makanan khas Palembang seperti Pempek, tekwan, srikayo dan sebagainya.

Adapun motif songket yang sudah disetujui hak ciptanya itu adalah Bungo Intan, Lepus Pulir, Tabuk Burung kecil (Paku berkait), Limar tigo negeri Tabur, Termelu Betangkep, Tabur, Campuk Merah tepi, Pucuk Rebung, Lepus Pulir Tigo, Negeri, Tigo Benua, Limar tigonegeri tabur anak ayam, lempus nampak perak, limar pulsir siku, lepus bungo kucing , Bungo pacar, lepus tampuk manggis dan lainnya

Analisis :
Sebagai warga Negara Indonesia yang baik kita harus bisa menjaga serta melestarikan budaya. Maka dari itu, dengan mematenkan motif songket yang telah dibuat oleh seorang pengrajin asli Indonesia ini sangat bagus karena dengan demikian hal ini bisa menghindari klaim-klaim dari pihak lain yang bisa merugikan. 22 motif songket ini dilindungi pasal 10 (4) UUHC mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara. Semoga semakin banyak karya budaya Indonesia yang telah dipatenkan dan prosesnya tidak memakan waktu yang cukup lama.

Sumber :
https://nasional.tempo.co/read/news/2009/10/03/058200587/22-motif-songket-sudah-dipatenkan (Minggu/19.07)